Menilik Kembali Kurikulum Merdeka

Setelah momentum pemilu 2024 selesai, dunia pendidikan kembali ramai terkait dengan Kurikulum Merdeka. Pasalnya, beredarnya uji publik Permendikbudristek untuk Kurikulum Merdeka sebagai cara menjaring aspirasi para pemangku kepentingan pendidikan membuat publik bertanya-tanya kenapa baru sekarang ada uji publik (?). Meskipun sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemdikbudristek Anindito Aditomo pada Jumat (16/02/2024) sebagai proses penyempurnaan, munculnya berita uji publik telah membetot perhatian dunia pendidikan. Selain itu, ramainya berita Kurikulm Merdeka yang telah menjadi nama Kurikulum Nasional juga memancing perdebatan masif di dunia maya.

Saya termasuk di antara mereka yang melirik kembali untuk Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Kemdikbudristek, termasuk MBKM (Merdeka Belajar: Kampus Merdeka). Cara yang saya lakukan adalah mengobservasi satuan kerja di mana saya bekerja menjadi dosen, yaitu di bawah Kemenenterian Agama. Karena faktor infrastruktur dan suprastruktur yang berbeda di bawah Kemenag, kampus sempat tergopoh-gopoh untuk mengimplemenasikan program MBKM. Tetapi, kami tetap coba melaksanakan beberapa program yang sudah dicanangkan. Dari dua semester 2023, catatan-catatan penting tentang kesiapan infrastruktur, blue print yang jelas, pengawasan yang profesional dan kerja sama yang menyeluruh dengan semua elemen yang terlibat menjadi benang kusut yang harus diurai secara taktis dan kritis. 

Menuju “Merdeka”

Dalam diskursus Kurikulum Merdeka, saya mencermati nilai-nilai esensial yang sebenarnya menjanjikan, yaitu kesadaran dunia pendidikan pada hal-hal kontekstual yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk terlibat (dalam praktik bekerja) dan secara organik mampu beradaptasi dengan problem secara situsional, memikirkan solusi secara kontekstual sekaligus. Pada aspek ini, saya teringat cita-cita pendidikan kritis dari Paulo Freire hingga Henry Giroux dan konsep self-directed education oleh Ivan Illich dalam Deschooling Society (1971).

Sebagai generasi anyar pemikir pendidikan kritis Kanada-Amerka, Giroux, memberikan penekanan khusus ketika menghadirkan kembali Paulo Freire. Artikel berujudul Rethinking Education as the Practice of Freedom:  Paulo Freire and the promise of critical pedagogy (2010) menawarkan cara pandang menarik tentang praktik pendidikan kebebasan (lebih tepatnya, pendidikan yang membebaskan) ketika coba menelaah Freire tentang critical pedagogy yang sudah dikembangkannya di Brazil dekade 80-an.

Meskipun spirit utama kebebasan dalam konteks Freire adalah untuk memanusiakan manusia, praktik kebebasan di sini perlu ditarik ke dalam aspek yang lebih luas untuk mewedarkan suatu proyeksi dan catatan kritis pada Kurikulum Merdeka di Indonesia. Artinya, selain hal-hal praktis yang cenderung direduksi melulu untuk kepentingan “kesiapan kerja” dan penyokong pasar kapitalisme, aspek diskursif tentang ruang bebas di sini penting ditengok lebih dalam sebagai satu kesatuan yang harus sama-sama berhasil. Harus saya tegaskan di awal bahwa spirit pendidikan kritis ala Freire dan Giroux memang tidak bisa disandingkan langsung dengan desain Kurikulum Merdeka yang dipraktikkan di Indonesia melalui keputusan Kemdikbudristek No. 56 Tahun 2022 dan aturan-aturan turunan lainnya yang menyokong penyempurnaan kurikulum ini.

Namun secara esensial, Kurikulum Merdeka mengandung keduanya. Satu sisi ia diplot untuk kepentingan bursa pasar dengan menekankan kesiapan terkait kemampuan teknis dalam dunia kerja, tapi di sisi lain, aspek kemerdekaan belajar dibuka secara lebar sekaligus, terutama dalam praktik MBKM di tataran Perguruan Tinggi. Dus, kita yang terjebak melulu pada aspek pertama akan berang-meradang dan menuduh kurikulum ini adalah perpanjangan kapitalisme dan sengkurat neoliberal dalam dunia pendidikan. Betul, saya juga mengakui bahwa sistem pendidikan kita berada dalam gurita demikian secara sistemik. Tapi, kita tidak bisa menyalahkan hanya pada sistem dan dunia pendidikan karena sejatinya sistem dan struktur sosial kita memang disetir dan sekaligus diringkus oleh kapitalisme, yang kemudian, tidak boleh tidak, merasuki dunia pendidikan. Tetapi, memahami dan memraktikkan Kurikulum Merdeka melulu pada aspek demikian juga dapat dilihat sebagai kecerobohan.

Membangun Diskursif-Epistemik

Saya tertarik berpolemik misalkan dengan pengajuan pernyataan bahwa ruang kebebasan untuk mengembangkan skill dan kemampuan diri sendiri, ditunjang oleh fleksibilitas ruang dan waktu, dan memperhatikan kesadaran kontekstual harus dilihat sebagai proses awal terbentuknya epistemic-diskursif yang sangat memungkinkan lahirnya kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Praktik kerja di sini harus dimaknai sebagai praksis-aplikatif dari pendalaman teori yang dipelajari di ruang kelas. Dalam pendidikan kita ada kecenderungan jarak antara teori dan praktik, sehingga Kurikulum Merdeka yang memberi ruang pada aspek praktik (seperi magang) dianggap memperlemah pemahaman teori. Anggapa seperti ini semestinya harus diubah dengan postulat bahwa teori pada dasarnya lahir dan dilahirkan kembali karena interaksi intensif antara dunia akademik dan praktik di masyarakat dalam semua aspeknya.

Pada konteks ini, sangat dibutuhkan desain khusus yang mengarah pada pembentukan suprastruktur dan infrastrktur kesadaran yang harus ditanamkan secara prinsipil bahwa nilai pendidikan pada dasarnya adalah untuk membangun kesadaran kemanusiaan yang ditopang oleh aspek teoritis dan praksis sekaligus. Skema demikian perlu upaya sistemik, setidaknya di internal dunia pendidikan sendiri, yang pada gilirannya dapat dikemas sebagai bagian dari infiltrasi yang mengedepankan kebebasan mengalami, bereksperimen dan sekaligus berkarya.

Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dengan memberikan ruang dan wahana lebih besar kepada lembaga pendidikan (sekolah maupun kampus) untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan konteks lokal. Poin penting di sini adalah tentang kemampuan lembaga pendidikan untuk lebih efektif mencanangkan perubahan dan memenuhi kebutuhan peserta didik secara lebih spesifik.

Selain itu, aspek kontekstual pada dasarnya membuka ruang pada kesadaran “di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung” dengan memperhatikan kekhasan daerah, budaya, dan lingkungan sosial. Dalam konteks ini, Kurikulum Merdeka dapat membantu meningkatkan relevansi pembelajaran dan keterlibatan siswa dalam proses pendidikan. Apa yang disebutkan Illich sebagai skills exchange sangat mungkin terjadi dalam proses pembentukan program dengan kesadaran kontekstual di mana peserta didik sangat mungkin secara langsung terlibat dengan para ahli dan sekaligus berpengalaman bekerja secara praktis dengan mereka.

Aspek peer-matching dari Illich juga sangat terbuka dalam Kurikulum Merdeka, teruatama di tingkat Perguruan Tinggi, di mana ruang network (jaringan) dan collaboration (kerjasama) menjadi media dalam proses pembelajaran dalam konteks sejawat. Sejawat di sini bisa diartikan sebagai similar learners (antara peserta didik yang setara) maupun program dan inovasi yang setopik dan berada dalam satu rangkai dan segmen yang sama sehingga ruang terjadinya transfer ilmu dan pengalaman sangat mungkin mengalir deras karena adanya kesetaraan tadi—bukan berasal dari botol kosong.

Saya dapat menekankan bahwa aspek esensial yang beroperasi dalam konteks diskursif tentang “merdeka belajar” harus dirumuskan dengan kesadaran kontekstual. Dengan begitu, keberpihakan dunia pendidikan secara kontekstual dapat mengurai problem-problem yang terjadi dan dialami dalam orientasi geografis-spasial di negara besar seperti Indonesia. Akhirnya, ketika aspek epistemik-diskursif ini dibangun secara tekun dan terukur, implementasi pada ranah praktik menjadi lebih fleksibel dan terukur dengan asumsi bahwa kesadaran esensial sudah terbentuk.

(Versi cetak dimuat di Lampung Post, 04 April 2024)

Read More

Drama Kemenangan Partai Penguasa Turki

Pada 1 November kemarin pemilu ulang di Turki dihelat. Meskipun ada 16 partai politik yang ikut bertarung demi mengirimkan wakil di parlemen, hanya ada 4 parpol (AKP, CHP, MHP, HDP) yang mempunyai tempat signifikan di percaturan politik negara bekas Ottoman ini. Partai-partai sisanya tak lebih hanya sebagai penggembira setidaknya dalam satu dekade terakhir.

Di antara 4 besar tersebut, satu parpol baru HDP (Partai Demokrasi Rakyat) yang berdiri sejak Agustus 2012 boleh dibilang fenomenal. Mereka dapat menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di atas 10% pada pemilu nasional pertamanya. Hal tersebut tentu prestasi istimewa untuk sebuah parpol baru dari kelompok minoritas suku Kurdi.

Menurut hasil hitung cepat oleh media nasional seperti Anadolu Ajinsi dan Cihan Ajinsi, pemilu ulang kali ini menunjukkan hasil yang sangat menguntungkan bagi partai penguasa: AKP (Partai Pembangunan dan Keadilan) 49%, CHP (Partai Rakyat Republik) 25%, HDP (Partai Demokrasi Rakyat) 10% dan MHP (Partai Gerakan Nasionalis) 11%. Coba bandingkan dengan hasil pemilu 7 Juni lalu: AKP 40.86%, CHP 24.96%, MHP 16.29% dan dan HDP 13.12%.

Berkaca pada data di atas, suara dari partai nasionalis anjlok hingga lebih 5 persen dan suara dari komunitas suku Kurdi hanya berkurang sekitar persen. Sementara itu, partai warisan Mustafa Kemal Ataturk CHP menunjukkan bahwa mereka mempunyai konstituen paling loyal dengan hasil yang selalu sama, yaitu di angka 25 persen.

Kecemasan dan Harapan

Sejak hasil pemilu 7 Juni lalu situasi internal Turki penuh drama dan pelan-pelan merangkak ke arah kekerasan masif, di samping juga konflik laten bersenjata antara pasukan keamanan Turki versus PKK (Partai Pekerja Kurdi) di Turki timur dan tenggara terus berlanjut hingga hari ini. Salah satu kekerasan tak terkendali itu adalah ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Suruc, Sanliurfa pada 20 Juni 2015. Ledakan pertama setelah pemilu 7 Juni itu memakan korban sekitar 30 orang. Puncaknya adalah ketika kembali ada ledakan bom bunuh diri di ibukota Ankara (10/10) yang memakan korban lebih dari 100 orang.

Menurut hasil investigasi otoritas setempat, pelaku, pola dan motif kedua ledakan di atas mirip-mirip: dilakukan oleh ISIS dan menyasar kepada “kelompok kiri” yang berafiliasi dengan massa HDP. Bedanya, bom bunuh diri yang pertama meledak di daerah mayoritas suku Kurdi sendiri di Sanliurfa, di tengah-tengah massa pemuda yang tengah berkumpul menggalang dukungan untuk pengiriman bantuan ke Kobani, daerah perbatasan Suriah-Turki yang pernah diluluhlantakkan ISIS selama musim panas 2014 dan sekaligus menjadi perhatian serius suku Kurdi yang merasa sebagai saudara-suku. Sementara ledakan bom di Ankara terjadi juga di tengah-tengah massa HDP yang ikut meramaikan pertemuan puncak nasional untuk persiapan dan konsolidasi pemilu ulang.

Kata kunci yang menarik di sini adalah: ledakan bom di ibukota, pusat pemerintahan dan aktivitas lintas negara diperagakan. Bagi saya, seperti juga dirasakan oleh rakyat Turki sendiri, ledakan tersebut telah menjadi lampu kuning kecemasan. Semacam ancaman yang mendatangkan kekhawatiran demi kekhawatiran bagi mereka. Kecemasan, sebuah drama paling ampuh yang dimainkan oleh kepentingan politik untuk mengocok emosi rakyat. Sebab, rakyat pada umunya tentu akan mengkhawatirkan terjadinya situasi chaos.

Meskipun posisi PKK sangat urgen dalam manuver politik Turki sejak 30 tahun terakhir, di sini saya tidak akan memaparkan konflik bersenjata PKK, kelompok yang dicap sebagai teroris oleh Uni Eropa, Amerika dan Turki sendiri. Meski operasi militer yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok yang menuntut kemerdekaan suku Kurdi ini ditengarai sebagai “mainan” pemerintah Turki karena suaranya dari komunitas Kurdi banyak hilang diserap HDP, perseteruan konflik berdarah selama 30 tahun terakhir mempunyai aspek historis tersendiri yang tak mudah disimpulkan begitu saja. Sebagai otoritas negara sah demi menjaga stabilitas nasional, Turki bisa kapan saja melakukan operasi kepada kelompok-kelompok separatis yang ingin memecah-belah Turki, termasuk PKK.

Lebih lanjut, bom bunuh diri di Ankara, bagi saya, menjadi titik balik dan sekaligus shock therapy bagi rakyat Turki dalam situasi menunggu kepastian pemerintahan yang belum terbentuk. Dari banyak opini dan suara-suara lokal rakyat Turki, situasi pasca-bom di Ankara tidak boleh dibiarkan berlarut dan stabilitas internal negara yang sudah terkelola baik di bawah AKP akhirnya menjadi semacam common sense dan harapan mayoritas.

Karena bagaimana pun juga, ledakan di ibukota sebuah negara seperti Turki yang dikenal dengan sistem keamanaan tangguh akhirnya memunculkan banyak spekulasi dan kecurigaan. Kelompok anti-pemerintah dengan terang-terangan mengutuk bahwa bom di Ankara adalah proyek pemerintah dengan memanfaatkan kekerasan struktural demi meraih kembali tampuk kekuasaan.

Sebaliknya dari kelompok pro-pemerintah sendiri, opini yang terdedah adalah ledakan tersebut merupakan provokasi PKK. Apalagi ada kicauan di Twitter yang pada semalam sebelumnya menuturkan bahwa di Ankara besok akan ada ledakan bom. Usut-punya usut, akun Twitter tersebut adalah milik salah satu simpatisan HDP.

Sementara itu, dalam situasi mengambang dengan tensi emosi yang dimainkan oleh aktor-aktor khusus, komunikasi politik yang digagas AKP untuk membentuk interim government (pemerintah sementara) dengan menjembatani semua wakil dari empat partai besar tidak berhasil. CHP menolak mentah-mentah tawaran dari penguasa untuk membentuk pemerintahan. Meski sempat ramai dan penuh intrik, secara resmi MHP menolak.

Namun, ada salah satu terbaik tokoh dari partai nasionalis bernama Tuğrul Türkeş, yang kemudian menjadi salah satu penentu hilangnya jutaan suara konstituennya, menyeberang ke AKP dan menjadi calon anggota DPR dari partai penguasa.

Sebaliknya HDP menerima tawaran interim government dengan mengirimkan dua delegasi, Ali Haydar Konca dan Üslüm Doğan. Tapi, di tengah perjalanan, ketika perseteruan antara pemerintah melawan PKK semakin terbuka mereka melepas jabatannya pada 22 September kemarin. Akhirnya interim government pun cuma dihuni oleh partai penguasa plus Türkeş yang memang sudah siap bersama AKP.

Dalam situasi seperti di atas, sempurna nian kegamangan dan kecemasan rakyat Turki. Drama politik internal mereka berhasil mengocok emosi melalui sentimen-sentimen kekerasan. Di samping itu, ada isu yang tiba-tiba menjadi bola liar di tengah masyarakat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu di Turki (termasuk PKK) yang ingin mengembalikan Turki ke era 1990, situasi terpuruk secara ekonomi dan politik. Serentak rakyat Turki di dua benua tersebut meradang, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri.

Karena itu, tak ada jalan lain bagi rakyat Turki selain mempersiapkan diri untuk kembali dan melanjutkan arus pembangunan ekonomi dan keamanan yang sudah bagus di bawah kendali AKP. Rakyat Turki dari daerah Anatolia Tengah, sebuah kelompok masyarakat yang percaya sebagai representasi asli Turki baik secara budaya ataupun cara pikir, yang rata-rata hidup sebagai petani dan pedagang menjadi kunci kemenangan AKP. Meski kelompok masyarakat Anatolia Tengah ini kerap diledek oleh orang-orang kiri CHP sebagai “kepala tertutup”—karena jauh dari pantai dan selalu menjadi basis partai Islam—faktanya tidak bisa dikesampingkan bahwa harapan untuk Turki justru lahir dari kelompok mereka.

Akhirnya, kemenangan AKP harus diakui lahir dari drama politik yang dimainkan secara ciamik. Dengan keyakinan dan strategi politik penguasa, suara anjlok pada pemilu 7 Juni silam mampu diputarbalik secara mengejutkan sehingga dalam empat tahun ke depan AKP akan kembali memimpin Turki.

Ada dua kubu suara yang secara telanjang diambil AKP. Pertama adalah kelompok Islam nasionalis, massa yang rata-rata bernaung di bawah MHP. Suara kelompok ini paling mudah diambil oleh partai-partai Islam setidaknya sejak Necmatin Erbakan mendirikan partai Islam. Kedua adalah dari suku Kurdi. Dukungan terang-terangan HDP untuk PKK dan ajakan terbuka PKK kepada mayoritas suku Kurdi agar tidak memilih AKP justru menjadi keuntungan besar bagi partai penguasa untuk melanjutkan kekuasaan di Turki. Anjloknya suara 3 persen partai pro-Kurdi ini adalah bukti bahwa masyarakat Kurdi sendiri menginginkan proses perdamaian yang sudah dirintis pemerintah Turki. 

*versi cetak tulisan ini di Jawa Pos, 3 November 2015

**terima kasih kepada Nabila dan Rasyidi atas kiriman fotonya

Read More

Sensitivitas Etnis dan Hadiah Nobel Kimia

Ada yang membuat saya tergelitik beberapa jam setelah Panitia Nobel di Stockholm merilis peraih Nobel Kimia 2015, Rabu 7 Oktober kemarin. Tiga nama ilmuwan Tomas Lindahl (Swedia), Paul Modrich (Amerika) dan Aziz Sancar (Turki) pun dipentaskan sebagai ilmuwan yang berhak menerima hadiah paling bergengsi yang dipunyai jagat bumi ini. Mereka bertiga dinilai telah berjasa kepada kemanusiaan (benefit to humankind) karena proyek yang mereka tekuni ihwal mechanistic studies of DNA repair yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap proses penyembuhan penyakit-penyakit kanker.

Sebagaimana terjadi di berbagai negara di mana ada anak bangsa mereka mendapatkan pengakuan tertinggi di pentas internasional seperti Nobel, ucapan-ucapan selamat dan rasa bangga ditunjukkan baik oleh publik internasional ataupun bangsa mereka sendiri. Tak jarang pula, khususnya oleh keluarga dekat si ilmuwan, ada semacam perayaan dan pesta kecil sebagai wujud syukur atas prestasi dan pengakuan tersebut.

Namun di Turki saya menemukan panorama yang berbeda dan bahkan lebih agresif. Perdebatannya bukan lagi ihwal proyek keilmuan yang dikembangkan oleh Sancar, tetapi justru banyak yang nyinyir tentang isu etnisitas di balik latar belakang Sancar. Twitter resmi The Nobel Prize yang memposting ucapan selamat khusus kepada Aziz Sancar dipenuhi perdebatan, klaim dan ejekan berbau etnosentris baik dengan bahasa Inggris ataupun Turki. Kita bisa scrolling @NobelPrize yang menjadi lahan dan dipenuhi mention perdebatan dan ejekan-ejekan di antara mereka. Di samping itu, isu etnis seakan menemukan momentum tepat yang terus menggelinding liar di tengah-tengah publik Turki hari ini.

Sancar lahir pada 8 September 1946 di Savur, Mardin, Turki, ke arah utara dari pusat kota Mardin. Daerah yang dikenal sebagai dataran luas Mesopotamia itu mayoritas berpenduduk Kurdi, Arab, Assyrian (Suryani) dan Turki. Sebagai provinsi dengan penduduk mayoritas suku Kurdi, orang-orang dari rumpun etnis yang sama baik warga Turki ataupun negara-negara tetangga (seperti waarga Kurdi di Irak, Iran dan Suriah yang terus menjaga nasionalisme berbais etnik demi membentuk negara sendiri) secara masif melontarkan klaim-klaim secara terbuka bahwa Sancar bukan orang Turki, tetapi Kurdi atau Arab. Klaim-klaim seperti ini terus ramai di tengah-tengah perbincangan publik Turki saat ini.

Naifnya, mereka tidak peduli terhadap apa yang disampaikan sendiri oleh Sancar ketika pertama kali mendapatkan telepon ucapan selamat dari panitia. Padahal Sancar dengan jelas mengucapkan terima kasih dan mengatakan: I am of course honoured to get this recognition for all the work I've done over the years, but I'm also proud for my family and for my native country and my adopted country, and especially for Turkey it's quite important. Di kesempatan lain, media nasional Turki seperti Anadolu Agency (AA) secara cepat mewawancarai Sancar yang saat ini tinggal di North Carolina, US. Kepada AA Sancar mengatakan: "En çok ülkem için sevindim. Türkiye’ye bilim lazım, katkı sunduğum için çok sevinçliyim" (Saya sangat bahagia untuk negara saya. Turki butuh ilmu pengetahuan, saya sangat senang karena sudah berkontibusi).

Secara geografis Mardin adalah daerah yang bisa disebut paling homogen dan multikultur di daerah Turki Tenggara. Di samping itu, Mardin boleh disebut sebagai daerah di mana umat Kritiani hidup berdampingan secara damai sejak sebelum negara Turki ada. Di Mardin sendiri ada sebuah Kampung Suryani bernama Kıllıt di Dereiçi, Savur yang dihuni oleh mayoritas umat Kristen dan pusat-pusat peninggalan Syriac Christianity masih lestari, misalnya di Midyat yang sudah dihuni sejak abad I SM. 

Pada musim panas tahun 2014 kemarin, saya mendapati dengan mudah orang-orang berbahasa Arab, Kurdi dan Turki di jalanan di kota Mardin. Di samping itu, dalam konteks eskalasi konflik etnis bersenjata Mardin dapat dibilang provinsi yang tidak banyak bergolak, meskipun daerah-daerah tetangganya menjadi target operasi oleh pasukan kemanan Turki.

Meski begitu, bagi saya adalah sebuah pemakluman bila isu etnis kembali memanas di Turki, khususnya setelah konflik bersanjata antara pasukan keamanan Turki dengan PKK (kelompok radikal suku Kurdi yang menuntut merdeka) terjadi sejak akhir bulan Juli kemarin. Tragedi bom bunuh diri yang dilakukan oleh pentolan kelompok ISIS di provinsi Sanliurfa, tetangga Mardin, pada 20 Juli telah memupus proses perdamaian yang sudah dimonitor secara aktif oleh pemerintah Turki sejak 2012. Pemerintah Turki kemudian membombarir titik-titik gerakan kelompok teroris ISIS di daerah Suriah dan “sekalian” menghujani bom kamp-kamp pelatihan PKK di Irak Utara. Atas kejadian tersebut, kelompok PKK yang selama ini berkonsentrasi di gunung-gunung di Provinsi Timur dan Tenggara Turki (khususnya di Provinsi Hakkari) pun bangun dan melakukan perlawanan hingga hari ini. Korban berjumlah ratusan dari kedua belah pihak sudah berjatuhan. Selama dua bulan lebih hingga sekarang, serangkaian pemutihan terhadap kelompok PKK yang dicap teroris oleh Turki, Uni Eropa dan Amerika terus dilakukan secara intens setelah secara tegas P.M. Turki Ahmet Davutoglu memerintahkan pasukan Khusus-Terlatih Turki turun demi membersihkan PKK di Turki. Dan konflik bersenjata yang sudah berusia 30 tahun ini pun kembali menganga.

Dus, momentum bagus berskala internasional ihwal penganugerahan Hadiah Nobel kepada Aziz Sancar pun dijadikan kesempatan oleh kelompok pro-Kurdi untuk menunjukkan identitas mereka. Namun sayangnya mereka terjebak kepada tindakan nyinyir belaka dengan mengklaim Sancar atas isu etnosentris, sementara Sancar sendiri secara sadar mengatakan kepada media-media internasional ucapan terima kasih dan kebanggaannya sebagai warga Turki.

Aziz Sancar adalah peraih Nobel kedua bagi Turki dan ketujuh bagi negara mayoritas Muslim setelah Najib Mahfouz, Mohamed Mustafa El-Baradei, Ahmed Hassan Zewail  (Mesir), Abdus Salam, Malala Yousafzai (Pakistan), dan Orhan Pamuk (Turki). Resepsi publik kepada dua Nobelis Turki mempunyai sejarah dan intrik masing-masing. Pamuk menjadi sosok yang paling kontroversial hingga mendapatkan ancaman pembunuhan dan hukuman pengadilan (yang akhirnya ditebus dengan sejumlah uang) karena satu tahun sebelumnya berani berkoar kepada media internasional tentang tragedi “genosida” terhadap bangsa Armenia yang terjadi pada masa-masa Ottoman menjelang kolap tahun 1915.

Bahkan ketika membandingkan kedua Nobelis di atas masih ada kelompok khususnya dari sayap nasionalis-kanan yang mengatakan bahwa Sancar menjadi kebanggan Turki, sementara Pamuk tetap menjadi pengkhianat karena telah melukai negara dan bangsa Turki. Meski pelan-pelan Pamuk sudah mendapatkan “ampun sosial” dari bangsa Turki, tapi tidak sedikit yang tetap berdiri melawan cara pikir dan pendirian Pamuk yang katanya “menjual negara” ke pentas internasional.

Akhirnya, kelompok nasionalis-kanan ini mengakui Sancar sebagai kebanggaan (gurur) tetapi di kutub yang  berlawanan (kelompok pro-Kurdi) yang jelas-jelas menjadi musuh mereka juga membuat klaim bahwa Sancar bukan dari suku Turk. Sementara kita akan menyambut Aziz Sancar yang telah dilahirkan untuk kemansuiaan tanpa melihat jenis kulit dan agamanya. 

Tebrik ederim Aziz Sancar!

Sumber foto: 1. Dr. Ach. Maimun Syamsuddin (Annuqayah); 2. Nabila (Sampang)
Versi Cetak Tulisan ini dimuat di JAWA POS, 9 Oktober 2015

Read More

Film Turki dan Intrik Budaya Populer di Indonesia

Versi Cetak, Jawa Pos 29 Agustus 2015

Acara Meet & Greet Elif and All Stars di salah satu stasiun swasta di Indonesia telah menggoda saya untuk menulis catatan singkat ini. Dengan mengggunakan bahasa Turki, para pemain Elif menyapa penggemar setia serial Elif yang sudah tayang di SCTV dalam beberapa bulan terkahir. Panggung budaya populer khususnya dunia tontonan Indonesia pun mulai dihiasai oleh salah satu pendatang baru yang kali datang dari Negeri Dua Benua (Eurosia) tersebut, bukan lagi melulu dari Amerika/Eropa, India dan Korea/Jepang.

Budaya populer Turki (yang diwakili oleh dunia sinema) bisa dibilang baru satu tahun terakhir mulai merambah publik Indonesia, setidaknya bisa ditandai khususnya setalah serial Abad Kejayaan ternyata disukai oleh penonton telivisi di tanah air. Setelah itu, secara beruntun drama-drama Turki pun mulai ditayangkan di Indonesia seperti Zahra, Elif dan Cinta di Musim Cherry.

Sejauh ini kita mengenal Turki lebih karena faktor sejarah dan peradaban tua yang masih bisa dikunjungi, termasuk situs perjumpaan sejarah Islam dan Kristen seperti Hagia Sophia dan Blue Mosque yang menjadi ikon dunia. Selain itu, pelajaran sejarah perkembangan Islam banyak menyebutkan imperior Islam terakhir bernama Ottoman di mana Turki menjadi suksesornya.

Nuansa drama Turki jelas berbeda dengan drama-drama yang sebelumnya sudah membombardir kita. Misalnya drama Korea. Turki mempunyai perbedaan yang signifikan dalam aspek tradisi dan kebudayaan. Semua pemiarsa Indonesia saya pastikan akan menemukan cirikhas dan karakter yang berbeda dalam konteks tradisi dan budaya secara signifikan. Turki menjadi salah satu negara yang cukup tertutup dalam aspek kebudayaan luar. Secara kebudayaan, jika pandangan kita bersepakat dengan kaca mata dan perspektif globalisasi dan liberalisasi, Turki termasuk negara dengan mayoritas masyarakat yang mempunyai pandangan inward-looking, sebuah perspektif yang meyakini bahwa Turki-lah segala-galanya sehingga mereka tidak tertarik dengan gedebus perkembangan budaya popular di luar sana.

Meskipun film-film Hollywood, Jepang dan negara-negara Eropa bisa masuk, aspek-aspek tradisi dan kebudayaan komunal mereka tetap dijaga dengan baik, atau setidaknya bisa bertahan lebih alot. Salah satu faktor yang menjaga mereka adalah kebanggaan kepada negara republik yang dibangun oleh Mustafa Kemal Ataturk dan sejarah-sejarah kebesaran mereka yang terus ditanamkan secara kuat sejak di bangku sekolah dasar. Di samping itu, rasa nasionalisme dengan setangkup mitos-mitos kebesaran sebagai bangsa terus dipupuk subur, seperti keyakinan bahwa Turki adalah bangsa penakluk, pekerja keras, pernah menguasai setidaknya sepertiga dunia dan sebagainya.

İmplikasi dari penanaman nilai-nilai sejarah republik Turki adalah nasionalisme yang sangat kental dan kuat di jiwa masyarakatnya. Bisa dipastikan bahwa Turki menjadi satu dari sedikit negara yang bangsa terus-menerus mengibarkan bendera di banyak tempat hingga ke pelosok negeri. Di Turki Anda akan kesulitan menemukan nama-nama orang selain nama khas Turki itu sendiri, padahal masyarakat Turki terdiri dari suku-suku bangsa yang berbeda. Alih-alih bergaya nama Barat seperti Michael, Bernando, Robert, Johanna, dll. Dalam konteks ini, proyek nasionalisme Turkinisasi oleh Ataturk berhasil. Hingga hari ini film-film yang masuk di Turki dan tayang di bioskop pasti melewati sensor ketat dengan rata-rata sistem dubbing.

Sementara itu, dalam satu dekade terakir apabila ada film-film baru dari bahasa Inggris masuk ke Indonesia, dipastikan judulnya tidak akan berubah. Bahkan film-film lokal yang dibikin oleh sineas kita justru memakai judul bahasa Inggris (buat gaya atau apa?). Di Turki, Anda tidak akan menemukan panorama demikian. Meskipun ada, itu hanya satu dua. Tidak masif. Judul film semudah apapun teks bahasa Inggris pasti dialihbahakan ke Turki, misalanya Final Destination menjadi Son Durak dan Don Quixote pun menjadi Don Kişot.

Ada satu kebijakan lagi yang membuat saya begitu kagum dan sekaligus respek: semua pelajar internasional yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Turki (Türkiye Bursları) harus melewati kursus bahasa Turki di kelas persiapan. Meskipun di kelas pengantarnya akan memakai bahasa Inggris, skenario beasiswa oleh pemerintah kali ini harus diikuti. Penerima beasiswa yang jumlahnya mencapai sekitar 50 ribu dari semua negara harus melewati kursus bahasa Turki dengan sertifikat. Skenario Turki untuk menjadi suatu kekuatan dunia pada tahun 2030 sudah dipersiapkan secara rapi sejak satu dekade terakhir di bawah pemerintahan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan). Salah satunya dengan “memaksa” pelajar asing yang dibiayai oleh negara harus tahu bahasa Turki yang secara gamblang bisa dipahami bahwa mereka akan menjadi agen-agen kebudayaan Turki di masa depan, setelah para pelajar ini lulus dan kembali ke negara masing-masing. Bisa dibayangkan betapa akan terus bertambah jumlah kuantitas generasi muda dari negara-negara berkembang yang bisa berbahasa Turki!

Strategi Budaya

Semakin maraknya nama Turki disebut dan disiarkan ke publik Indonesia baik oleh sebagian partai politik sebagai fans berat Recep Tayyip Erdogan dan partainya, apresiasi besar dari kelompok keagamaan tertuntu, hingga berkembangnya budaya populer Turki di Indonesia semakin menjustifikasi bahwa Turki telah masuk di depan mata kita. Saya tidak akan mempersoalkan buruk atau tidaknya fenomena masif yang berkembang tersebut. Tetapi, sebagai mahasiswa Indonesia di Turki, saya cukup merasakan gesekan dan intrik di balik strategi kebudayaan melalu jalur-jalur hubungan politk, ekonomi dan politik kebudayaan itu sendiri. Salah satu intrik terbaik dari strategi budaya tentu saja lewat kerjasama beasiswa besar-besaran yang dipraktikkan Turki terhadap negara-negara berkembang lainnya.

Perlu dicatat bahwa Indonesia tidak menjadi prioritas Turki atau mungkin begitu juga sebaliknya. Hubungan kerjasama Indonesia-Turki bisa dibilang kecil dan tidak masif, tidak seperti kerjasama dengan China, Jepang dan Amerika. Tengarai ini bisa saja berujung pada satu titik, yaitu  karena aliran investasi dan uang Turki dilihat tidak cukup menggiurkan bagi Indonesia yang akhir-akhir ini makin kepitalis-liberal. Tetapi kenapa aspek budaya populer Turki justru hadir dengan mulus? Yang pasti, ada aspek menarik atau mungkin intrik ke tengah kondisi masyarakat kita yang makin haus budaya populer-bombastis dan pola pikir yang bergeser ke arah sekuler-liberal begini.

Intrik dan strategi budaya inilah yang harus digarisbawahi sebagai pelajaran penting bagi kita di Indoneisa. Karena kenyataannya produk-produk kebudayaan kita banyak kalah bersaing di depan negara-negara berkembang sekalipun atau bahkan kita kurang kelihatan sebagai negara yang aspek kebudayaannya patut diperhitungkan. Tetapi sebaliknya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar justru menjadi objek jualan yang potensial oleh pasar internasional. Aspek budaya populer menjadi pintu masuk menanamkan dan menjual branding.

Lebih lanjut, strategi budaya yang berkembang dewasa ini, miminjam istilah Douglas Holt dan Douglas Cameron dalam Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands, berlumur strategi branding yang memanfaatkan spirit cultural innovation dengan tujuan untuk menciptakan dan sekaligus menjual brand itu sendiri. Cultural mimicry yang disebut oleh penulis sebagai cultural orthodoxy sudah dilampau dengan membentuk budaya baru yang sembunyi dalam penyediaan ruang subculture (2010). Aspek-aspek masif subcultures inilah yang kemudian membuka ruang-ruang bebas terbentuknya inovasi-inovasi kultural dalam masyarakat. Pesan dan warna kebudayaan yang dibawa oleh drama-drama Korea atau Turki akan menciptakan branding baru di tengah masyarakat kita yang makin sekular dan liberal tetapi lemah dalam aspek kesadaran kultural.

Akhirnya, secara sadar harus diakui bahwa dalam konteks kebudayaan kita adalah bangsa yang sangat aktif mencari bentuk-bentuk ekspresi subculture yang datang dari luar untuk mengisi ruang-ruang kosong atau memodifikasi kejemuan waktu luang pada ruang tontonan yang monoton. Budaya populer Turki dengan cirikhasnya dapat menambah dan sekaligus menambal ruang ekspresi kebudayaan kita, dan di waktu bersamaan kita harus siap menerima berbagai branding yang dijual sebagai strategi inovatif dari keubudayaan. Mari kita cermati bersama-sama bagaimana ikon-ikon tradisi, bahasa, emosi, sejarah dan kebudayaan Turki akan menjadi salah satu tontonan alternatif yang mengisi memori pemiarsa televisi di Indonesia.

Foto oleh Ahmad Muhli Junaidi

Read More

Kemenangan Kelompok Minoritas di Turki

Versi cetak dari tulisan ini dimuat di Majalah GATRA, edisi 1 Juli 2015

Pemilihan Umum Turki 7 Juni 2015 silam menyajikan hasil mencengangkan dan sekaligus akan menjadi turning point bagi masa depan demokrasi di Turki sendiri. Pasalnya, partai politik yang didukung oleh mayoritas suku Kurdi (dan tidak pernah mendapatkan tempat di parlemen sepanjang sejarah Republik Turki) akhirnya meraih tiket duduk di DPR dalam periode empat tahun ke depan. Partai HDP (Halkların Demokratik Partisi/ Peoples' Democratic Party), partai berhaluan sosialisme demokratik dan anti-kapitalis terkuat di Turki, telah melampaui persyaratan Seçim Barajı (Parliamentary Threshold) dengan mendapatkan 13 % suara nasioanl. Turki adalah satu-satunya negara demokrasi yang mematok Seçim Barajı dengan minimal 10% suara pemilu nasional.

Data terakhir hitung cepat yang dilakukan media-media lokal telah membeberkan perolehan suara dan kursi di parlemen: AKP (Partai Pembangunan dan Keadilan) 258 kursi (40.86%), CHP (Partai Rakyat Republik) 132 kursi (24.96%), MHP (Partai Gerakan Nasionalis) 80 kursi (16.29%), dan HDP (13.12%) dengan 80 kursi. Perolehan suara HDP tidak lepas dari partisipasi pemilih luar negeri yang signifikan. Selain merebut suara mayoritas di daerah Turki timur dan tenggara, sebagai basis suku Kurdi, HDP mengantongi suara berlimpah dari warga Turki di luar negeri. Seperti dilaporkan, perolehan suara dari luar negeri tercatat: AKP 49.30%, HDP 21.03%, CHP 17.02% dan MHP 9.15%. Perebutan kursi di parlemen Türkiye Büyük Millet Meclisi yang berjumlah 550 sudah final dengan kehadiran kandidat baru yang akan meramaikan proses demokrasi di Turki.

Sejak awal berkiprah di ranah politik nasional, sepak terjang HDP mengundang memang decak kagum kelompok-kelompok minortas. Sejak pemilihan presiden Turki yang dihelat secara langsung 10 Agustus 2014 silam, Selahattin Demirtaş sebagai ketua partai dan sekaligus calon presiden hadir di pentas politik nasional dengan penuh simpatik dan kharismatik. Namun begitu, dia harus rela berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 9.76%, tertinggal jauh dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan yang meraup suara 51.79%. Sementara tren dukungan positif yang ditunjukkan oleh pemilih dikelola dengan sangat cerdik oleh HDP sebagai bekal menghadapi Pemilu yang sebenarnya ini.

HDP didirikan tahun 2012 oleh kelompok sayap kiri yang bertekad menembus Seçim Barajı di parlemen Turki, sekaligus sebagai satu-satunya corong pro-Kurdi di panggung politik, setelah partai-partai sebelumnya seperti BDP  (Peace and Democracy Party) atau BDP (Democratic Regions Party) gagal menarik simpati. Partai ini dibentuk dengan kematangan ideologi dan strategi politik yang nyaris tanpa celah. Jika ditilik ke dalam sistem internal partai, sudah sangat jelas dipersiapkan bagaimana nilai-nilai demokrasi, partisipasi dan kesetaraan yang menjadi jualannya tercermin sangat jelas. HDP adalah satu-satunya parpol di Turki yang memakai sistem kepemimpinan co-presidential dengan dua ketua yang terwakili secara gender: Demirtaş dan Figen Yüksekdağ. Di samping itu, calon anggota DPR yang maju dari partai ini pun sangat beragam dalam aspek latar belakang dan kelas sosial.

Diskriminasi Minoritas

Meskipun suara mayoritas milik AKP, kehadiran HDP di parlemen akan mewarnai proses politik di parlemen. Kebijakan pluralis dan multikultiralis yang diusung HDP menjustifikasi geliat kelompok-kelompok di minoritas di Turki. Sebagai parpol pro-Kurdi, yang sekaligus dapat ditandai sebagai simbol gerakan minoritas, suara disumbang penuh oleh Kurdi diaspora, kelompok-kelompok minoritas seperti pemeluk Yahudi, Kristen dan LGBT ataupun kelompok left-wing yang ingin melihat keterwakilan mereka di di parlemen Turki. Keberhasilan HDP adalah kemenangan kelompok minoritas. Perjuangan suku Kurdi di Turki khususnya setelah Era Republik menjadi simbol penting gerakan minortas yang tak pernah padam.

Ahli Kurdi terkemuka Martin van Bruinessen, antropolog dan profesor di Utrecht University, telah menyajikan serangkaian hasil penelitian penting selama puluhan tahun untuk melihat secara komprehensif gerakan suku Kurdi baik di Turki, Iran ataupun Irak. Bersama intelektual lokal Turki seperti Ismail Beşikçi dan Kemal Burkay, Bruinessen adalah ahli Kurdi terdepan yang menerabas isu maha tabu tersebut sejak akhir 60-an. Identitas Kurdi digencet rapat selama puluhan Tahun. Bahasa, pakaian, cerita-cerita rakyat, nama-nama dan simbol-simbol lokal dilarang oleh pemerintah Turki (Bruinessen,1984). Dalam perjalanan ke daerah Turki tenggara seperti Diyarbakir, Mardin dan Batman musim panas tahun kemarin, saya bertemu dengan masyarakat Kurdi yang tidak bisa berbahasa Turki. Meksipun daerah-daerah tersebut sudah dibangun secara pesat di bawah pemerintahan AKP, fakta ini tidak bisa dinafikan bahwa diskriminasi selama puluhan tahun telah menyiksa mereka.

Tidak hanya secara kultur mereka diredam, aspirasi di ranah politik pun dijegal. Batas Parliamentary Threshold setinggi 10% secara tersurat untuk mengekang suara-suara minoritas seperti Kurdi. Di tengah tekanan yang bertubi-tubi, justru semangat kemerdekaan Kurdistan semakain benderang. Tidak mendapatkan kebebasan di Turki, mereka menjadi diaspora di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Di sana energi perlawanan terus dipupuk. Ditambah oleh kepentingan negara-negara tetangga yang tidak suka Turki semakin kuat telah ikut andil mendukung penuh gerakan-gerakan Kurdi di luar negeri.

Bagaimana pun, kehadiran HDP di pentas politik akan memperkuat proses demokrasi yang plural dan mewakili kelompok-kelompok minoritas di Turki. Partai yang berafiliasi kuat dengan gerakan sosialis transnasional seperti Syriza di Yunani dan Podemos di Spanyol ini akan mengawal era baru politik Turki dengan ideologi politik minoritas.

Kebangkitan left-wing?

Menariknya, keberhasilan HDP di Turki bisa dilihat juga dalam konstelasi politik sayap kiri transnasional yang semakin bergeliat khususnya di Eropa setelah mengalami kemunduran ekonomi akibat resisi tahun 2010. Di Eropa, khususnya negara-negara Mediteranea, potensi kebangkitan politk buruh, kelompok minoritas dan kaum sosialis mulai terbaca setidaknya dalam lima tahun terakhir. Dalam dua tahun terakhir milsanya kita menyaksikan tren positif kebangkitan partai Syriza di Yunani. Terbukti pada Januari 2015 silam partai yang mendukung penuh massa turun ke jalan melawan penghematan pemerintah merebut 149 dari 300 kursi parlemen dan mendaulat ketua umum partai Alexis Tsipras menjadi PM Yunani. Tak berselang lama, pada pemilu regional akhir bulan Mei kemarin di Spanyol, muncul kebangkitan baru politik sayap kiri Podemos.

Uniknya, ketiga partai politik yang beroperasi di tiga negara berbeda ini mempunyai afiliasi ideologis yang kuat. Syriza yang mulai hadir sebagai sentral kekuatan baru dalam politik sayap kiri di Eropa menjadi barometer dan pengayom benih-benih ideologis dari partai politik yang menyebar di beberapa negara termasuk Turki. Bahkan Iglesias melalui akun Twitter-nya @Pablo_Iglesias_ menyampaikan ucapan selamat kepada kompatriot idologisnya: The wind of change keeps blowing. Congratulations, @HDPgenelmerkezi. ¡Venceremos!

Dalam empat tahun ke depan, kita akan menyaksikan kiprah politik sayap kiri di Turki yang sudah absen dalam 20 tahun terakhir. Di samping itu, suara-suara minoritas akan semakin semarak mewarnai diskursus politik parlemen ataupun di ranah praktis.

Note: photos thanks to Byan and Mbak Akriz

Read More

ISIS sebagai Musuh Bersama

Versi cetak tulisan ini dimuat di Media Indonesia, 19 Maret 2015

Meskipun kabar kepastian terkait 16 warga Indonesia yang dinyatakan hilang kontak (karena berpisah dengan biro perjalanan yang mengantarnya) di Turki sejak dua minggu silam belum jelas juntrungnya, kabar terbaru yang muncul di media-media lokal Turki seperti Hürriyet, Sabah dan Yeni Şafak justru semakin mengejutkan banyak pihak. Pasalnya dari 16 WNI yang diamankan oleh kepolisian Turki di Provinsi Gaziantep, perbatasan Turki-Suriah, 11 adalah anak-anak, 4 perempuan dan 1 seorang laki-laki. Data tersebut jelas berbeda dengan data yang dibawa rombongan biro perjalanan yang sebelumnya santer diberitakan media.

Menanggapi rilis resmi pemerintah Turki (13/3), media-media lokal mulai ramai mengangkat berita tersebut. Turki semakin serius menghadapi ancaman ISIS (Negara Islam Suriah dan Irak) yang mulai banyak mendapatkan dukungan dari beberapa warga dunia. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui larangan masuk 10 ribu orang dari 91 negara yang terlapor mempunyai jaringan dengan ISIS di Suriah dan Irak, dan sejumlah 1,085 warga asing dari 74 negara sudah dideportasi dari Turki dengan alasan keterkaitan dengan ISIS.

Sejauh ini, Turki memang menjadi tempat transit bagi banyak kelompok yang hendak mendarat ke Suriah dan bergabung dengan militan ISIS. Perbatasan daratan Turki-Suriah sepanjang 911 km menjadi pintu penyeberangan yang telah meloloskan banyak militan ke Suriah. Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu sendiri sudah mengakui bahwa negaranya tidak akan bisa menjamin 100 persen keamanan di perbatasan. Sehingga pemerintah Turki secara terbuka meminta kerjasama intelegen internasional untuk mencegah para militan bergabung dengan ISIS.

Di samping itu, kemudahan untuk mendapatkan visa Turki melalui fasilitas visa on arrival dan e-visa dimanfaatkan oleh sekelompok warga Indonesia yang sebelumnya sudah terlibat dalam jaringan terorisme transnasional. Kedua negara tentu harus semakin waspada terhadap kelompok-kelompok yang menyamar sebagai turis sebelum kemudian menyiapkan diri menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Untuk itu, kabar terbaru 16 WNI yang ditangkap di Turki harus menjadi cambuk bagi pihak-pihak berwenang Indonesia dan masayarakat luas ihwal ancaman jaringan ISIS yang sudah merasuki Indonesia. Simbol dan aktivitas beberapa kelompok di Indonesia yang mengibarkan bendera ISIS atau menyatakan dukungan terhadap organisasi teroris ini harus dihadapi secara serius. Karena ancaman besarnya adalah kehidupan bangsa dan negera Indonesia itu sendiri.

Musuh Bersama

Di Indonesia, keberadaan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan teroris dan mendukung ISIS secara terbuka harus disikapi sebagai musuh bersama. Imej common enemy harus dibangun sebagai bentuk solidaritas sosial yang berdasarkan kepada hajat hidup bersama sebagai satu bangsa dan negara yang hidup dengan filosofi Pancasila. Dengan alasan apapun, tindak-tanduk ISIS jelas-jelas akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural. Untuk itu, Indonesia harus memotong alur dan proses pembenihan kelompok ISIS sejak dini.  

Kita menyaksikan bagaimana kesintingan kelompok yang menobatkan diri sebagai khalifah di daerah Syam dan Irak (Sham and Levant) ini ditentag oleh mayoritas umat Muslim dunia. Kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi bersama jaringan organisasi ekstrimis lain seperti Jabhah Nusrah sudah menghacurkan banyak situs-situs sejarah dan peradaban Islam yang pernah lahir di masa-masa kejayaan era Umaiyah di Suriah dan dan Abbasiyah di Irak. Makam ulama besar seperti Imam Nawawi di Suriah, masjid bersejarah Hema Kado sisa peninggalan Ottoman di Mosul, dan bahkan pun makam Nabi Yunus di Mosul Irak ikut dihancurkan. Sementra situs-situ tua peradaban Mesopotamia seperti kota Namrud di Mosul dan situs-situ peninggalan Suryani ikut lenyap di tangan ISIS.

Tindak tanduk dan serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh ISIS di atas sudah memberikan justifikasi ihwal ideologi teroris yang telah mencoreng wajah Islam sendiri. Mereka yang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dan mengatasnamakan Islam justru lambat laun menghabisi sisa-sisa kejayaan sejarah dan peradaban yang pernah dibangun oleh Islam sendiri. Fakta tersebut adalah bukti yang sama sekali tidak dapat dibenarkan atas nama alasan apapun. Lebih parah lagi, kita jamak menyaksikan bagaimana kelompok ini tak segan-segan membunuh dan memerangi umat Islam lainnya, tidak peduli Sunni ataupun Syiah.

Isu awal yang kencang dikibarkan ISIS (seperti dituturkan sendiri oleh warga Suriah yang menjadi pengungsi di Turki sehingga mendapatkan dukungan dari kelompok pemberontak anti pemerintah) adalah untuk melawan kekuatan Syiah di belakang pemerintahan Peresiden Suraih Bashar al Assad. Namun dalam perkembangannya, ISIS tidak lagi mengusik dan memerangi pemerintah Suriah. Mereka justru melebar membuat kekacauan demi kekacauan di perbatasan Irak-Suriah dan Turki. ISIS kini menjadi monster yang justru memboldozer semua umat Islam yang berseberangan dengan kelompoknya.

Akhir-akhir ini, kelompok-kelompok yang awalnya tidak mempercayai benih-benih ISIS ditanam dan dibiarkan subur oleh Amerika (disentail dan dilatih) mulai yakin bahwa ISIS adalah ancaman nyata bagi umat Islam di seluruh dunia, dengan memperkeruh wajah Islam itu sendiri. Di samping itu, beberapa analisa dari Steven Kelley dan Randal Howard Paul yang mengatakan bahwa Amerika sengaja membuat perang kotor (dirty war) untuk mengacaukan kawasan Timur Tengah, dengan membuat musuh jejadian (fabricated enemy) mulai terlihat jelas. Bahkan mantan pegawai CIA seperti Edward Snowden ikut membuka tabir gelap yang dianggap konspirasi ini bahwa intelegen Amerika, Inggris dan Israel ikut andil melahirkan ISIS. Identitas Al-Baghdadi yang sebelumnya pernah dibocorkan lewat kawat Wikileaks sebagai milisi yang dilatih langsung oleh CIA dan Mossad semakin mendapatkan pembenaran.

Menghadapi fakta krusial tersebut, strategi untuk memunculkan musuh bersama bagi rakyat Indonesia terhadap benih-benih ISIS yang mulai lahir adalah sebuah keharusan. Indonesia yang mengemban diri sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia harus benar-benar memberikan contoh bagaimana mengembalikan wajah Islam yang rahmat kepada semua alam. Nilai-nilai toleransi dan multikultural yang dibangun sebagai asas berbangsa dan bernegara harus ditempatkan sebagai falsafah hidup yang harus diperjuangkan setiap waktu.

Di samping pemerintah dan intelejen negara harus berisiatif untuk memotong jaringan ISIS di Indonesia, sehingga tidak lagi terulang seperti kasus seperti 16 WNI yang ditangkap di Turki, masyarakat juga harus dididik secara kritis tentang ancama nyata ISIS dan jaringan-jaringan yang berhaluan sama. Karena mereka kelak sangat berpotensi besar memorak-porandakan kehidupan bangsa dan negara, seperti Suriah dan Irak sekarang.

Read More

Sandera Tragedi 1915

24 April 2014 menjadi hari penting bagi Turki setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan secara terbuka berbicara kepada publik internasional ihwal peristiwa yang telah dituduhkan sebagai “genosida” yang dilakukan Ottoman terhadap bangsa Armenia, bangsa yang sebelumnya hidup damai dan rukun di bawah kekuasaan Ottoman. Kehadiran Erdogan dalam pidato khusus yang dibuat dalam sembilan bahasa, termasuk bahasa Armenia, untuk “memperingati” ke-99 tahun peristiwa tersebut menuai kontroversi dan sekaligus decak kagum.

Meskipun beberapa media internasional seperti Süddeutsche Zeitung dan Le Parisien Daily menilai langkah tersebut sebagai kejutan dan bencana politik, sikap gentlemen Erdogan patut diapresiasi sebagai extraordinary step dan constructive path yang diniatkan untuk mencari titik kesepahaman dan rekonsiliasi antara Turki dan Armenia ke depan.

Read More

Prahara Parallel State

"Turkey is not a banana republic.”

(Recep Tayyip Erdogan)

Memasuki tahun politik 2014, kondisi politik dalam negeri Turki mulai diwarnai manuver panas kelompok-kelompok berkepentingan demi merebut kekuasaan di negara dua benua tersebut. Salah satu topik yang mencengangkan adalah pengungkapan kasus korupsi di lingkaran elit kekuasaan. Sebuah penyeledikan intens dan mendadak dilakukan oleh pihak kepolisian menangkap tiga anak menteri dari partai penguasa bersama belasan terduga korupsi lainnya. Akhirnya ketiga menteri (Menteri Ekonomi Zafer Caglayan, Menteri Dalam Negeri Muammer Guler dan Menteri Lingkungan Turki Erdogan Bayraktar) langsung mengundurkan diri.

Read More

Ambiguitas Perdamaian Sipil

PEKAN-PEKAN ini, jika Anda berkunjung ke Yogya, Anda akan menemukan suguhan menarik di ruang publik yang layak diperbincangkan lebih serius, yaitu spanduk-spanduk yang bertebaran di ruas-ruas jalan utama ataupun hanya selebaran-selebaran kecil yang disebarkan melalui kertas photo copy seadanya. 

Pesannya bernada sama: “Rakyat Yogya Menolak Premanisme‘ atau “Yogya tanpa Preman‘. Kalimat-kalimat tersebut antara lain: Sejuta Preman Mati, Rakyat Yogya Tidak Rugi, Anda Sopan Kami Hormat, Anda Preman Kami Sikat, dan khusus untuk pelajar, ada pesan begini: Ke Yogya belajarlah yang baik dan jadilah warga yang baik. Yogya Nyaman Tanpa Preman. 

Read More

Mengkaji Perbedaan

Versi cetak dari tulisan ini ada di Suara Medeka

taken from www.suaramerdeka.com

Hari-hari ini, kehidupan kita sedang berada pada titik paling awas terhadap perbedaan. Perbedaan menjadi korpus sensitif yang banyak mempengaruhi perspektif kita dalam memahami konflik dan sekaligus strategi perdamaian di Indonesia. Artinya, terma perbedaan telah menjadi semacam lokus segala hiruk-pikuk tragedi kekerasan khususnya yang menyangkut tentang agama dan aliran kepercayaan, seperti dalam kasus Syiah di Sampang, Jawa Timur, misalnya.

Belajar dari kasus Syiah di Sampang, saya berhipotesis bahwa perbedaan telah menjadi lokus yang selalu didendangkan oleh logika mainstream anak bangsa dalam melihat konflik (atau potensi konflik) dan kekerasan di Indonesia.

Read More

Indeks Perdamaian Kota Itu Perlu

Versi cetak tulisan ini ada di KOMPAS, 26 Mei 2013

Hasil jepretan kawan Fathulloh Muzammiel

By measuring the state of peace, we can further our understanding of the social, political and economic factors that help develop more peaceful environments (IEP, 2013).

Di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi dalam satu dekade lebih di Indonesia, saya melihat kita perlu semacam indeks perdamaian kota untuk melihat skala kekerasan dan sekaligus peringkat kota damai di Indonesia.

Sejauh ini, kita belum konsisten membuat indeks berdasarkan indikator dan metode penelitian terpercaya. Indeks seperti ini diharapkan menjadi parameter yang memaparkan kondisi riil skala perdamaian di tiap kota sehingga data seperti itu bisa menjadi otokritik bersama demi membangun perdamaian di republik ini. Kita bisa belajar pada Institute for Economics and Peace (IEP) yang tekun merilis hasil penelitian seputar isu perdamaian dan terorisme setiap tahun. Pada 24 April 2013, lembaga yang bermarkas di Sydney dan punya cabang di New York ini kembali merilis The UK Peace Index yang resmi disiarkan Steve Killelea selaku pendiri/direktur eksekutif.

Read More