Drama Kemenangan Partai Penguasa Turki

Pada 1 November kemarin pemilu ulang di Turki dihelat. Meskipun ada 16 partai politik yang ikut bertarung demi mengirimkan wakil di parlemen, hanya ada 4 parpol (AKP, CHP, MHP, HDP) yang mempunyai tempat signifikan di percaturan politik negara bekas Ottoman ini. Partai-partai sisanya tak lebih hanya sebagai penggembira setidaknya dalam satu dekade terakhir.

Di antara 4 besar tersebut, satu parpol baru HDP (Partai Demokrasi Rakyat) yang berdiri sejak Agustus 2012 boleh dibilang fenomenal. Mereka dapat menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di atas 10% pada pemilu nasional pertamanya. Hal tersebut tentu prestasi istimewa untuk sebuah parpol baru dari kelompok minoritas suku Kurdi.

Menurut hasil hitung cepat oleh media nasional seperti Anadolu Ajinsi dan Cihan Ajinsi, pemilu ulang kali ini menunjukkan hasil yang sangat menguntungkan bagi partai penguasa: AKP (Partai Pembangunan dan Keadilan) 49%, CHP (Partai Rakyat Republik) 25%, HDP (Partai Demokrasi Rakyat) 10% dan MHP (Partai Gerakan Nasionalis) 11%. Coba bandingkan dengan hasil pemilu 7 Juni lalu: AKP 40.86%, CHP 24.96%, MHP 16.29% dan dan HDP 13.12%.

Berkaca pada data di atas, suara dari partai nasionalis anjlok hingga lebih 5 persen dan suara dari komunitas suku Kurdi hanya berkurang sekitar persen. Sementara itu, partai warisan Mustafa Kemal Ataturk CHP menunjukkan bahwa mereka mempunyai konstituen paling loyal dengan hasil yang selalu sama, yaitu di angka 25 persen.

Kecemasan dan Harapan

Sejak hasil pemilu 7 Juni lalu situasi internal Turki penuh drama dan pelan-pelan merangkak ke arah kekerasan masif, di samping juga konflik laten bersenjata antara pasukan keamanan Turki versus PKK (Partai Pekerja Kurdi) di Turki timur dan tenggara terus berlanjut hingga hari ini. Salah satu kekerasan tak terkendali itu adalah ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Suruc, Sanliurfa pada 20 Juni 2015. Ledakan pertama setelah pemilu 7 Juni itu memakan korban sekitar 30 orang. Puncaknya adalah ketika kembali ada ledakan bom bunuh diri di ibukota Ankara (10/10) yang memakan korban lebih dari 100 orang.

Menurut hasil investigasi otoritas setempat, pelaku, pola dan motif kedua ledakan di atas mirip-mirip: dilakukan oleh ISIS dan menyasar kepada “kelompok kiri” yang berafiliasi dengan massa HDP. Bedanya, bom bunuh diri yang pertama meledak di daerah mayoritas suku Kurdi sendiri di Sanliurfa, di tengah-tengah massa pemuda yang tengah berkumpul menggalang dukungan untuk pengiriman bantuan ke Kobani, daerah perbatasan Suriah-Turki yang pernah diluluhlantakkan ISIS selama musim panas 2014 dan sekaligus menjadi perhatian serius suku Kurdi yang merasa sebagai saudara-suku. Sementara ledakan bom di Ankara terjadi juga di tengah-tengah massa HDP yang ikut meramaikan pertemuan puncak nasional untuk persiapan dan konsolidasi pemilu ulang.

Kata kunci yang menarik di sini adalah: ledakan bom di ibukota, pusat pemerintahan dan aktivitas lintas negara diperagakan. Bagi saya, seperti juga dirasakan oleh rakyat Turki sendiri, ledakan tersebut telah menjadi lampu kuning kecemasan. Semacam ancaman yang mendatangkan kekhawatiran demi kekhawatiran bagi mereka. Kecemasan, sebuah drama paling ampuh yang dimainkan oleh kepentingan politik untuk mengocok emosi rakyat. Sebab, rakyat pada umunya tentu akan mengkhawatirkan terjadinya situasi chaos.

Meskipun posisi PKK sangat urgen dalam manuver politik Turki sejak 30 tahun terakhir, di sini saya tidak akan memaparkan konflik bersenjata PKK, kelompok yang dicap sebagai teroris oleh Uni Eropa, Amerika dan Turki sendiri. Meski operasi militer yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok yang menuntut kemerdekaan suku Kurdi ini ditengarai sebagai “mainan” pemerintah Turki karena suaranya dari komunitas Kurdi banyak hilang diserap HDP, perseteruan konflik berdarah selama 30 tahun terakhir mempunyai aspek historis tersendiri yang tak mudah disimpulkan begitu saja. Sebagai otoritas negara sah demi menjaga stabilitas nasional, Turki bisa kapan saja melakukan operasi kepada kelompok-kelompok separatis yang ingin memecah-belah Turki, termasuk PKK.

Lebih lanjut, bom bunuh diri di Ankara, bagi saya, menjadi titik balik dan sekaligus shock therapy bagi rakyat Turki dalam situasi menunggu kepastian pemerintahan yang belum terbentuk. Dari banyak opini dan suara-suara lokal rakyat Turki, situasi pasca-bom di Ankara tidak boleh dibiarkan berlarut dan stabilitas internal negara yang sudah terkelola baik di bawah AKP akhirnya menjadi semacam common sense dan harapan mayoritas.

Karena bagaimana pun juga, ledakan di ibukota sebuah negara seperti Turki yang dikenal dengan sistem keamanaan tangguh akhirnya memunculkan banyak spekulasi dan kecurigaan. Kelompok anti-pemerintah dengan terang-terangan mengutuk bahwa bom di Ankara adalah proyek pemerintah dengan memanfaatkan kekerasan struktural demi meraih kembali tampuk kekuasaan.

Sebaliknya dari kelompok pro-pemerintah sendiri, opini yang terdedah adalah ledakan tersebut merupakan provokasi PKK. Apalagi ada kicauan di Twitter yang pada semalam sebelumnya menuturkan bahwa di Ankara besok akan ada ledakan bom. Usut-punya usut, akun Twitter tersebut adalah milik salah satu simpatisan HDP.

Sementara itu, dalam situasi mengambang dengan tensi emosi yang dimainkan oleh aktor-aktor khusus, komunikasi politik yang digagas AKP untuk membentuk interim government (pemerintah sementara) dengan menjembatani semua wakil dari empat partai besar tidak berhasil. CHP menolak mentah-mentah tawaran dari penguasa untuk membentuk pemerintahan. Meski sempat ramai dan penuh intrik, secara resmi MHP menolak.

Namun, ada salah satu terbaik tokoh dari partai nasionalis bernama Tuğrul Türkeş, yang kemudian menjadi salah satu penentu hilangnya jutaan suara konstituennya, menyeberang ke AKP dan menjadi calon anggota DPR dari partai penguasa.

Sebaliknya HDP menerima tawaran interim government dengan mengirimkan dua delegasi, Ali Haydar Konca dan Üslüm Doğan. Tapi, di tengah perjalanan, ketika perseteruan antara pemerintah melawan PKK semakin terbuka mereka melepas jabatannya pada 22 September kemarin. Akhirnya interim government pun cuma dihuni oleh partai penguasa plus Türkeş yang memang sudah siap bersama AKP.

Dalam situasi seperti di atas, sempurna nian kegamangan dan kecemasan rakyat Turki. Drama politik internal mereka berhasil mengocok emosi melalui sentimen-sentimen kekerasan. Di samping itu, ada isu yang tiba-tiba menjadi bola liar di tengah masyarakat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu di Turki (termasuk PKK) yang ingin mengembalikan Turki ke era 1990, situasi terpuruk secara ekonomi dan politik. Serentak rakyat Turki di dua benua tersebut meradang, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri.

Karena itu, tak ada jalan lain bagi rakyat Turki selain mempersiapkan diri untuk kembali dan melanjutkan arus pembangunan ekonomi dan keamanan yang sudah bagus di bawah kendali AKP. Rakyat Turki dari daerah Anatolia Tengah, sebuah kelompok masyarakat yang percaya sebagai representasi asli Turki baik secara budaya ataupun cara pikir, yang rata-rata hidup sebagai petani dan pedagang menjadi kunci kemenangan AKP. Meski kelompok masyarakat Anatolia Tengah ini kerap diledek oleh orang-orang kiri CHP sebagai “kepala tertutup”—karena jauh dari pantai dan selalu menjadi basis partai Islam—faktanya tidak bisa dikesampingkan bahwa harapan untuk Turki justru lahir dari kelompok mereka.

Akhirnya, kemenangan AKP harus diakui lahir dari drama politik yang dimainkan secara ciamik. Dengan keyakinan dan strategi politik penguasa, suara anjlok pada pemilu 7 Juni silam mampu diputarbalik secara mengejutkan sehingga dalam empat tahun ke depan AKP akan kembali memimpin Turki.

Ada dua kubu suara yang secara telanjang diambil AKP. Pertama adalah kelompok Islam nasionalis, massa yang rata-rata bernaung di bawah MHP. Suara kelompok ini paling mudah diambil oleh partai-partai Islam setidaknya sejak Necmatin Erbakan mendirikan partai Islam. Kedua adalah dari suku Kurdi. Dukungan terang-terangan HDP untuk PKK dan ajakan terbuka PKK kepada mayoritas suku Kurdi agar tidak memilih AKP justru menjadi keuntungan besar bagi partai penguasa untuk melanjutkan kekuasaan di Turki. Anjloknya suara 3 persen partai pro-Kurdi ini adalah bukti bahwa masyarakat Kurdi sendiri menginginkan proses perdamaian yang sudah dirintis pemerintah Turki. 

*versi cetak tulisan ini di Jawa Pos, 3 November 2015

**terima kasih kepada Nabila dan Rasyidi atas kiriman fotonya